x
Selamat Datang di Website Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara

POSYANDU HOLISTIK INTEGRATIF SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Kabupaten Serdang Bedagai   405

A. ANALISIS MASALAH

Program Penanggulangan Kemiskinan harusnya dirancang sebagai suatu program yang menggunakan pendekatan pembelajaran dan pemberdayaan kepada warga masyarakat miskin. Masalah kemiskinan dapat diatasi melalui terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat dengan pengorganisasian masyarakat yang terstruktur dan komprehensif di tingkat paling bawah. Salah satu strategi pemberdayaan yang layak dikedepankan adalah melalui Posyandu Holistik-Integratif (PHI). PHI inilah yang dijadikan sebagai wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu sekaligus bisa juga menjadi wadah pelayanan pengembangan keluarga secara berkelanjutan dalam berbagai bidang agar keluarga bisa tumbuh mandiri.

Hakekat dilaksanakannya Revitalisasi Posyandu adalah sebagai upaya meningkatkan kemampuan setiap keluarga dalam memaksimalkan potensi pengembangan kualitas sumber daya manusia sekaligus merupakan salah satu komponen perwujudan kesejahteraan keluarga. Sehingga pentingnya peran serta masyarakat secara aktif sesuai dengan kemampuannya, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pembina di lingkungan masing-masing sehingga cakupan sasaran kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan posyandu dapat mencapai hasil yang setinggi-tingginya. Posyandu dengan strata Purnama dan strata Mandiri dapat dikembangkan menjadi model PHI yang diintegrasikan dengan beberapa kegiatan yang memang sudah ada di desa/kelurahan.

Sejalan dengan semangat inovasi daerah dalam gerakan pembangunan swadaya rakyat dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, serta untuk menindaklanjuti Permendagri Nomor 19 Tahun 2011 tentang  Pengintegrasian Pelayanan Sosial Dasar Pada Posyandu, maka Kabupaten Serdang Bedagai mencoba mengembangkan beberapa posyandu yang sebelumnya merupakan upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM). Sebagai pilot project tahun 2014 akan dimulai dilaksanakan pengembangannya sebanyak 10 model PHI yang dipilih dari beberapa posyandu Purnama dan Mandiri terbaik di 10 desa dan 10 kecamatan.  Diharapkan pada tahun berikutnya akan terjadi replikasi di beberapa posyandu dengan strata yang sama sehingga dimasa mendatang ada satu posyandu Holistik-Integratif di setiap desa/kelurahan.

Pelaksanaan PHI dapat menjadi salah satu strategi dan kebijakan baru dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan permasalahan sosial di desa melalui beberapa gerakan-gerakan yang bersumber dari masyarakat, seperti halnya gerakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan dan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang selama ini sudah menjadi kegiatan rutin di Posyandu ditambah dengan beberapa gerakan lainnya yang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan meningkatkan kegairahan masyarakat untuk mengunjungi posyandu. PHI juga diharapkan mampu mengerakkan ekonomi keluarga melalui beberapa kegiatan yang didukung sepenuhnya oleh beberapa SKPD sebagai instansi teknis pembina PHI.

Model posyandu yang dikembangkan ini diharapkan berada pada satu kawasan setingkat desa dimana diharapkan nantinya PHI ini memiliki gedung sendiri yang permanen dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk memberikan pelayanan sesuai dengan pola yang dikembangkan. PHI dikembangkan dengan program/kegiatan dan pelayanan utama sebanyak lima kegiatan dengan pola 5 meja dan 2 pos serta dapat dikembangkan lagi dengan penambahan beberapa pos kegiatan. Petugas yang melaksanakan kegiatan dan pelayanan adalah petugas kesehatan, tenaga pendidik, tenaga teknis lainnya, pengurus PKK desa dan kader posyandu yang dilatih sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing.

Pembinaan dan pelatihan tenaga teknis serta kader dilakukan oleh SKPD terkait sebagai pembina teknis posyandu dengan dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pembina organisasi dan kelembagaan posyandu Untuk mengefektifkan kegiatan posyandu, maka kegiatan posyandu ini harus dilakukan pengawasan mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten melalaui kegiatan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

B. PENDEKATAN STRATEGIS

Posyandu Holistik Integratif sebagai wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu sekaligus bisa juga menjadi wadah pelayanan pengembangan keluarga secara berkelanjutan dalam berbagai bidang agar keluarga bisa tumbuh mandiri. Pada tahun 2013 telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 23 tentang Pedoman Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu Holistik Integratif Kabupaten Serdang Bedagai dan melaksanakan pilot project pengembangan model PHI sebagai salah satu bentuk pelaksanaan revitalisasi Posyandu. Hakekat dilaksanakannya revitalisasi Posyandu adalah sebagai upaya meningkatkan kemampuan setiap keluarga dalam memaksimalkan potensi pengembangan kualitas sumber dayamanusia sekaligus merupakan salahsatu komponen perwujudan kesejahteraan keluarga. Sasaran PHI  adalah ibu, bayi (usia 0-1 tahun), anak usia dini (usia 0-6 tahun), remaja (usia 13-15 tahun), keluarga, lansia (usia.> 50 tahun), dan masyarakat. Posyandu dengan strata Purnama dan strata Mandiri dapat dikembangkan menjadi model Posyandu Holistik Integratif dengan mengintegrasikan beberapa kegiatan yang memang sudah ada di desa.

Dapat diilustrasikan bahwa inovasi ini mampu mengintegrasikan program dan kegiatan lintas sektoral kedalam suatu wadah lembaga masyarakat yang sudah berkembang di tingkat desa. Selain pelayanan kesehatan dasar juga terdapat pengembangan program yang lain sesuai potensi dan sumber daya desanya seperti program bank sampah, pengembangan UKM, pengembangan pertanian, koperasi dan sebagainya. Sebagai contoh pada suatu pelayanan posyandu, peserta atau masyarakat selain membawa bayinya untuk imunisasi dan penimbangan rutin mereka juga dapat membawa sampah rumah tangga untuk disetor ke bank sampah, selain itu posyandu juga menyediakan/ memajang hasil UKM dan pertanian untuk dibeli oleh pengunjung, sehingga selain pelayanan kesehatan dasar kegiatan perekonomian juga dapat berjalan.

Bagi kebanyakan orang pemahaman tentang posyandu selama ini selalu mengarah kepada ibu-ibu semata hal ini karena memang biasanya posyandu hanya mengurusi keluarga berencana, gizi, imunisasi dan penanganan diare. Namun kehadiran Posyandu Holistik Integratif (PHI) mampu merubah pemikiran tersebut, betapa tidak karena PHI menuntut keterlibatan kaum pria dan seluruh lapisan masyarakat. PHI mengintegrasikan secara holistik dari beberapa kegiatan yang tergabung di dalam beberapa bagian posyandu seperti posyandu peduli, posyandu hijau, posyandu sehat, posyandu pintar dan posyandu kreatif.

  • Posyandu Peduli adalah bagian dari PHI yang melaksanakan kegiatan memasyarakatkan gotong royong, penanggulangan bencana, penanggulangan kemiskinan, peningkatan lingkungan hidup dan persampahan.
  • Posyandu Hijau adalah bagian dari PHI yang melaksanakan kegiatan penghijauan, bank bibit, pemenuhan pangan dan gizi anak, dan penganekaragaman tanaman konsumsi pangan.
  • Posyandu Sehat adalah bagian dari PHI yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatandasar, keluarga berencana, deteksi dini tumbuh kembang anak, bahaya narkoba, serta pengadaan mandi cuci kakus (MCK).
  • Posyandu Pintar adalah bagian dari PHI yang melaksanakan kegiatan PAUD, pengembangan budaya dan seni, Bina Keluarga Balita (BKB) dan peningkatan gemar membaca masyarakat, serta pengembangan sekolah adiwiyata.
  • Posyandu Kreatif adalah bagian dari PHI yang melaksanakan kegiatan pengembangan kerajinan lokal, pelatihan ketenagakerjaan dan pemasaran, serta study dan penelitian pengembangan ekonomi lokal.

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Untuk keberhasilan pelaksanaan inovasi ini telah disusun strategi pelaksanaan program sebagai berikut:

  1. Meningkatkan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah,organisasi terkait dengan lembaga penyelenggara pelayanan Posyandu Holistik Integratif. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah menyusun buku pedoman pelaksanaan posyandu holistik integratif, selain itu rapat-rapat koordinasi dengan SKPD teknis selalu dilaksanakan yang dikoordinir oleh sekretariat TKPKD. Demi kelancaran program juga telah diangkat tenaga pendamping untuk setiap PHI. Tenaga pendamping diangkat dari kader posyandu dan diberi muatan atau kapasitas untuk memfasilitasi PHI agar bisa maju dan berkembang hinggga mandiri.Untuk mendukung progam ini telah dikeluarkan regulasi sebagai berikut :
    1. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu Holistik Integratif di Kabupaten Serdang Bedagai.
    2. Keputusan Bupati Serdang Bedagai nomor 154/060/tahun 2014 tentang Penertapan Sepuluh Model Pos Pelayanan Terpadu Holistik Integratif di Kabupaten Serdang Bedagai.
    3. Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 208/050/tahun 2014 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Desa pada Pos Pelayanan Terpadu Holistik Integratif di Kabupaten Serdang Bedagai.
  2. Meningkatkan pengetahuan, jumlah dan kompetensi kader serta pemahaman pengelola dalam penyelenggaraan Posyandu Holistik Integratif. Selain tenaga pendamping, kader dan para pengurus atau pengelola PHI juga memperoleh pelatihan, sosialisasi dan peningkatan kapasitas.
  3. Menumbuhkembangkan layanan Posyandu Holistik Integratif. Mengembangkan pelayanan posyandu sesuai potensi dan sumber daya yang ada sehingga menjadi solusi bagi masalah-masalah yang timbul di masyarakat mulai dari masalah kesehatan, ekonomi, sosial, seni dan budaya sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat dapat dicapai.
  4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sesuai kebutuhan. Dengan dukungan SKPD teknis diharapkan PHI dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasaarananya. Ditunjang dengan adanya Undang-Undang Desa yang semakin memberi peluang yang sebesar-besarnya bagi desa untuk mengembangkan PHI sesuai kebutuhan.
  5. Meningkatkan peran serta masyarakat, organisasi profesi dan dunia usaha. Menjadikan pelayanan posyandu lebih berfariasi sehingga meningkatkan antusias dan partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanannya PHI dibina secara teknis oleh SKPD sesuai dengan jenis pelayanannya. Pembinaan teknis dapat berupa memberikan pelatihan kepada masing-masing petugas posyandu ataupun kader yang bertugas memberikan pelayanan kepada peserta posyandu, kelompok atau masyarakat umum.

SKPD yang merupakan pembina teknis Posyandu Holistik Integratif adalah :

  1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, bertanggung jawab sebagai pembina Posyandu dibidang organisasi dan kelembagaan, serta merumuskan prosedur pengintegrasian layanan. Dalam pemenuhan dan peningkatan kapasitas kader, dapat bekerja sama dengann Tim Penggerak PKK Kabupaten Serdang Bedagai.
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengembangan, perencanaan, monitoring dan evaluasi.
  3. Dinas Kesehatan, bertanggung jawab di bidang  pelayanan kesehatan dasar.
  4. Dinas Pendidikan, bertanggung jawab di bidang pelayanan PAUD dan bekerja sama dengan Gabungan Organisasi Pelaksana Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) Kabupaten Serdang Bedagai.
  5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, bertanggung jawab di bidang pelayanan KB dan BKB, serta pembinaan anak dan remaja terhadap bahaya narkoba dan bekerja sama dengan BNN Kabupaten Serdang Bedagai.
  6. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, bertanggung jawab di bidang pelayanan terhadap penganekaragaman tanaman konsumsi pangan dan gizi keluarga dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga.
  7. Dinas Sosial, Ketenaga kerjaan dan Koperasi, bertanggung jawab di bidang pelayanan penangulangan masalah kemiskinan, sosial, pelatihan kerja, pengembangan UKM dan koperasi Posyandu/desa.
  8. Dinas Tarukim, KebersihandanPertamanan, bertanggung jawab di bidang pembangunan infrastruktur desa.
  9. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, bertanggung jawab di bidang pelatihan dan pengembangan kreatifitas masyarakat, kerajinan lokal. Dapat bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai.
  10. Dinas Pertanian dan Peternakan, bertanggung jawab di bidang pelayanan Bank Bibit dan Rumah pangan lestari
  11. Dinas Perikanan dan Kelautan, bertanggung jawab di bidang pengembangan usaha produktif dibidang perikanan dalam rangka pengembangan ekonomi keluarga.
  12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan, bertanggung jawab terhadap kegiatan pengembangan ekonomi keluarga/masyarakat dibidang kehutanan.
  13. Kantor Lingkungan Hidup, bertanggung jawab di bidang peningkatan kualitas lingkungan hidup, persampahan dan pembentukan Bank sampah.
  14. Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip, bertanggung jawab terhadap kegiatan perpustakaan posyandu dan Desa dalam rangka gerakan gemar membaca.
  15. DinasPariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga ,bertanggungjawab dalam rangka pengembangan desa wisata.

Posyandu Holistik Integratif adalah kerja keroyokan sehingga memiliki sumberdaya yang cukup besar, baik dari segi dana maupun sumber daya manusianya. Pada setiap Posyandu Holistik Integratif telah diangkat seorang tenaga pendamping yang berasal dari kader pada desa tersebut yang diharapkan dapat memfasilitasi lembaga posyandu dan menjadi penghubung antara PHI dengan Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten. Kepada tenaga pendamping diberikan honor yang bersumber pada APBD Kabupaten pada pos oprasional Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten (TKPKD) pada Bappeda.

Selain menuntut peran serta masyarakat desa, program ini juga melibatkan secara langsung peran pemerintah kecamatan dan kabupaten. Bahkan tidak menutup kemungkinan keterlibatan instansi swasta dan lembaga masyarakat. Pemerintah sedang mengusahakan pemanfaatan dana CSR untuk menunjang program ini, dengan memfasilitasi penyaluran dana CSR kepada UMKM binaan Posyandu Holistik Integratif. Selain itu Lembaga Masyarakat BITRA INDONESIA telah ikut serta memberikan sumbangsih pembinaan dan pelatihan kader dan tenaga pendamping untuk peningkatan kapasitas demi kemajuan PHI.

Setelah berjalan dua tahun PHI mengalami berbagai kemajuan, secara kongret kader posyandu mulai diberdayakan dalam bentuk kelompok baik kelompok UKM, kelompok tani maupun kelompok ternak. Kelompok-kelompok yang dibina telah menunjukkan aksi nyata dengan memberdayakan kader-kadernya untuk memiliki nilai ekonomi tambahan. Bermacam pelatihan sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan, mulai dari pelatihan masak-memasak, pelatihan asesoris, pelatihan tata rias, pelatihan anyaman lidi sawit, pelatihan memangkas dan pembuatan koperasi.

Dari 10 pilot project Posyandu Holistik Integratif terdapat 5 tempat yang telah dikembangkan Bank Sampah dan berjalan cukup baik, selain memelihara lingkungan program ini telah mampu memberikan nilai tambahan baik bagi masyarakat maupun bagi para kader PHI. Dari Bank Sampah ini telah dikembangkan beberapa macam produk turunan yaitu hasil kreasi dari sampah yang telah dipasarkan meskipun masih tarap lokal.

Salah satu dukungan terhadap program PHI ini Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten telah mendukung dengan menggunakan produk UKM binaan PHI yang telah memiliki I-PRT dan lebel Halal sebagai bahan snack dalam rapat-rapat pemerintahan.

Semangat meningkatkan ekonomi masyarakat mulai muncul dari kalangan pengembang PHI, misalnya dengan pemanfaatan lahan perkarangan dan bahu jalan desa untuk penanaman pohon atau tanaman yang memiliki nilai ekonomis, seperti penanaman buah naga, pepaya kalifornia dan tanaman serai.

Sebagaimana semangat gotong royong program ini telah disambut baik oleh berbagai kalangan. Sebagai desa yang menjadi pilot project desa-desa pengembang PHI selalu mendapat bimbingan dari berbagai pihak. Bukan hanya lembaga PHI yang dibina namun Pemerintahan Desa juga harus sejalan dalam peningkatan kualitas dan pelayanan publik. Dalam hal ini desa-desa tersebut secara khusus telah mendapat pelatihan dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Sebagai usaha untuk peningkatan pelayanan publik pada tingkat desa, beberapa desa telah difasilitasi dalam pembentukan website desa dengan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID). Beberapa SID sudah online dan dapat diakses pada alamat: tanjungharap.pe.hu, desapekanjgberingin.pe.hu dan besarduaterjun.pe.hu.

Untuk mengetahui perlaksanaan dan perkembangan pelaksanaan dan penyelenggaraan PHI, maka perlu adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa yang dilaksanakan secara terpadu bersama dengan instansi dan lembaga Pembina teknis yang dikoordinasikan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan substansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut  yang dilakukan secara berkala. bertujuan untuk memantau pelaksanaan dan penyelenggaraan Posyandu Holistik Integratif pada sisi masukan (input) dan keluaran (output). Kegiatan monitoring akan mengidentifikasikan berbagai hal yang muncul dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya, sehingga memberikan kesempatan kepada pelaksana dan penyelenggara kegiatan/pelayanan untuk melakukan perbaikan bila diperlukan.

  1. Sasaran monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang yaitu tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa. Setiap tingkatan melaksakan pertemuan evaluasi dan konsultasi berdasarkan jadwal yang telah disusun, melaksanakan kunjungan lapangan dan membuat laporan secara berkala. Pemantauan pelaksanaan kegiatan keterpaduan dilakukan untuk melihat proses pelaksanaan uji coba dengan tujuan mengetahui kesenjangan yang terjadi antara kenyataan dan hasil yang diharapkan. Adanya monitoring diharapkan dapat memberikan penyempurnaan pada kegiatan yang akan datang. Saat melakukan monitoring petugas mencatat semua kejadian melalui formulir yang sudah disiapkan.
  2. Indikator monitoring. Indikator yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring pelaksanaan dan penyelenggaraan PHI terdiri dari indicator masukan dan indicator keluaran dengan metode melalui analisa data dan sistem survey dengan menggunakan format yang disediakan khusus yang berisi pencapaian dan persentase pelaksanaan setiap jenis kegiatan da npelayanan yang diintegrasika ntermasuk monitoring dari aspek kelembagaan, efektivitas organisasi, sumber-sumberdaya, administrasi dan kalau memungkinkan dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat.
  3. Indikator evaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap input, proses dan output kegiatan Pelayanan kesehatan dasar, pelayanan keluarga berencana, Bina keluarga Balita (BKB),  PAUD, peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan ekonomi keluarga dan kegiatan lainnya yang terintegrasi pada Posyandu, sehingga dapat memberikan umpan balik tentang kegiatan model yang dikembangkan. Keberhasilan keterpaduan dapat diukur dengan menilai :
    1. Meningkatnya efektifitas program.
    2. Meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan keterpaduan secara menyeluruh dan terintegrasi.
    3. Meningkatnya peran lintas sektor dalam penyelenggaraan  Posyandu.
    4. Meningkatnya  jangkauan dan cakupan  pelayanan  posyandu.
    5. Cakupan, akses dan manfaat program Posyandu Holistik Integratif.
    6. Kualitas kegiatan dan pelayanan Posyandu.
    7. Kebijakan Pemda dalam kegiatan dan pelayanan Posyandu Holistik Integratif.
      1. Standar pelayanan yang diberikan,
      2. Kemitraan.
    8. Biaya pengeluaran.
      1. Subsidi yang diberikan pada setiap anak oleh pemerintah daerah,
      2. Biaya yang ditanggung oleh swadaya,
      3. Status dan dampak terhadap sasaran.

Dalam pelaksanaan program Posyandu Holistik Integratif sudah pasti memiliki berbagai kendala yang dihadapi sebagai konsekwensi perubahan dari kebiasaan yang sudah ada. Dari pihak penyelenggara tingkat kabupaten masih dirasakan adannya ego sektoral SKPD, untuk mengintegrasikan beberapa program di beberapa SKPD masih mengalami kesulitan. Namun melalui rapat-rapat koordinasi yang selalu diadakan secara berkala lanbat laun SKPD terkait mulai terbuka untuk melaksanakan program bersama.

Sosialisasi yang dilakukan berkali-kali baik yang melibatkan stakeholder kabupaten maupun masyarakat desa dirasakan memiliki dampak perubahan pada pola fikir parsial dan memecahkan issu gender pada pengembangan posyandu. Pada beberapa waktu pertama pelaksanaan kegiatan, peserta yang hadir dan dihadirkan pada rapat-rapat atau sosialisasi didominasi oleh peremupuan, namun seiring dengan perkembangan PHI issu gender mulai dapat terpecahkan. Peserta rapat sudah diramaikan oleh kaum laki-laki, bahkan kader posyandu sudah berkembang dan melibatkan kaum bapak, merangkul organisasi Karang Taruna dan membina kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok UKM, Kelompok Tani dan Kelompok Ternak.

Dari sisi pendampingan kita sadar tentang kapasitas kader yang ditunjuk sebagai pendamping, mereka bahkan ada yang hanya tamatan SMP, namun semangat dan kemauan mereka untuk merubah kondisi desanya itu sudah cukup menjadi modal bagi mereka untuk dilatih dan dibina agar mampu memfasilitasi pemberdayaan PHI dan masyarakat di desanya.

Menemukan potensi dan memberdayakan kader/masyarakat merupakan tantangan tersendiri yang cukup berat bagi pelaksanaan program ini. Dibutuhkan kader yang cukup kuat dan berjiwa sosial tinggi yang bisa menggerakkan masyarakat untuk mendukung program pemberdayaan ini. Sebagai contoh untuk menggerakkan Bank Sampah agar masyarakat mau menabung sampah dibutuhkan pengorbanan dan kesabaran bagi para pelakunya. Meskipun ketika hasil sudah mulai terlihat, secara tiba-tiba masyarakat langsung berbondong-bondong untuk mengikutinya.

Pemerintah desa dapat memberikan dukungan kepada program PHI sehingga partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan. Misalnya tentang pemanfaatan lahan perkarangan dan bahu jalan, pemerintah desa dapat membuat Perdes tentang peran serta masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan dan bahu jalan dengan tanaman tertentu.

D. DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN

Banyak manfaat telah dirasakan dari inovasi ini, paling tidak masyarakat bisa merasakan dukungan langsung beberapa SKPD secara lebih terarah dan terintegrasi. Masyarakat mencari potensi yang dapat dikembangkan sekaligus merencanakan dan melaksanakan pengembangan potensi tersebut dengan memperoleh bimbingan dari SKPD teknis terkait.

Melalui binaan PHI beberapa kelompok masyarakat telah difasilitasi untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan sesuai potensinya, misalnya pengembangan kelompok UKM, pengembangan Kelompok Tani dan pengembangan keterampilan anggota PKK.

Sebelum melaksanakan program pengembangan, tenaga pendamping dibantu kader PHI melakukan pengumpulan data dan pemetaan potensi desa. Salah satunya adalah dengan pendataan penduduk miskin secara partisifatif, hal ini menjadi penting karena kelompok inilah yang menjadi sasaran utama dari program pengentasan kemiskinan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa data penduduk miskin yang dikeluarkan oleh TNP2K selama ini masih banyak yang tidak sesuai kenyataan. Dengan adanya pendataan kemiskinan partisipatif pemerintah desa memiliki kedaulatan data dengan data ril yang sesungguhnya.

Dengan direvitalisasikannya posyandu purnama atau mandiri menjadi Posyandu Holistik Integgratif bukan berarti menghilangkan fungsi utama posyandu yang selama ini berjalan, tetapi meningatkan fungsinya menjadi sebuah gerakan yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didalamnya sudah terdapat peningkatan kesehatan. Sehingga melalui posyandu ini diharapkan akan muncul beberapa gerakan-gerakan di masyarakat dalam meningkatkan daya dukung pembangunan daerah antara lain :

  1. Gerakan sadar kesehatan sebagai investasi, melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu bayi baru lahir, dan anak, perbaikan gizi, kesehatan kerja non formal, serta peningkatan kualitas hidup lansia,
  2. Gerakan peningkatan SDM melalui program pendidikan anak usia dini (PAUD),
  3. Gerakan sadar norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui program keluarga berencana, bina keluarga balita dan remaja,
  4. Gerakan gemar membaca, melalui program pengembangan perpustakaan dan pengadaan buku-buku bacaan,
  5. Gerakan sadar lingkungan sehat, melalui program peningkatan kualitas sanitasi lingkungan pedesaan, ruang terbuka hijau dan pengelolaan persampahan (reduce, reuse, dan recycle),
  6. Gerakan penanggulangan kemiskinan, melalui program peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat dengan kegiatan pemanfaatan dan penganekaragaman tanaman pekarangan, pemanfaatan sumberdaya alam (pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan) di lingkungan posyandu,  pemanfaatan sampah melalui pembentukan bank sampah, kegiatan pengembangan warung posyandu dan kelompok usaha bersama (KUBE) dan koperasi posyandu,
  7. Gerakan penanggulangan masalahan sosial, melalui kegiatan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Melalui Posyandu Holistik Integratif masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan menerima manfaat tidak hanya dalam segi peningkatan kesehatan namun dalam bidang-bidang kesejahteraan yang lain. Di samping itu dengan hadirnya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa semakin menambah kuat keberadaan Posyandu Holistik Integratif, bak gayung bersambut semangat yang terkandung dalam undang-undang desa tersebut memiliki ruh yang sama dengan semangat pemberdayaan yang diterapkan dalam Posyandu Holistik Integratif. Membangun dari pinggiran, saatnya desa membangun semua ini dapat diciptakan melalui wadah lembaga masyarakat bernama Posyandu Holistik Integratif.

Sebelum hadirnya inovasi program Posyandu Holistik Integratif ini kelompok miskin kurang diberdayakan, program-program pemerintah yang ada selalu tidak sesuai dan tidak tepat sasaran karena mereka hanya menjadi objek, sekarang mereka telah menjadi subjek, mereka yang merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi program yang mereka laksanakan sendiri sehingga diharapkan akan lebih mencapai sasaran.

Di samping itu program ini pemerintah juga jadi memiliki wadah untuk mengintegrasikan program dan kegiatan, akan lebih ringan beban kalau diemban bersama-sama sehingga tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat akan lebih mudah terwujud.

Dalam perjalanan penerapan program Posyandu Holistik Integratif selama dua tahun ini di Kabupaten Serdang Bedagai, berbagai pembelajaran dan pengalaman dapat dipetik. Sebagai program penanggulangan kemiskinan inovasi ini mencoba mengembalikan kemiskinan itu kepada akar permasalahannya. Kelompok masyarakat miskin diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta menciptakan program yang menurut mereka sesuai dengan keadaan mereka sendiri. Ada pendapat yang menyatakan bahwa kemiskinan banyak dipengaruhi oleh sikap dan perilaku manusianya yang pemalas, kurang berpendidikan dan tidak memperdulikan kesehatan. Ketika hal ini kita konfirmasi ke masyarakat, kita memperoleh kenyataan yang berbeda.

Masyarakat miskin tidak memiliki kesempatan, tidak diberdayakan dan terbatas kemampuan ekonominya. Siapapun tidak mau berada dalam kondisi susah dan tidak berkecukupan. Dari pengalaman penerapan program penangggulangan kemiskinan, untuk memberdayakan masyarakat miskin harus melalui kelompok. Di dalam kelompok, masyarakat akan saling belajar dan membantu membuka wawasan rekan mereka yang satu keadaan.

Pemberian bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan banyak ditemukan masyarakat yang pura-pura miskin atau dalam istilah masyarakat disebut dengan MISNO atau miskin nokoh. Memberi “IKAN” kepada kepada masyarakat miskin klaster satu memang dirasakan cukup membantu meringankan beban, namun memberi “PANCING” kepada kelompok masyarakat klaster dua akan lebih efektif jika juga melibatkan kelompok klaster satu sebagai anggota yang akan dibina.

Permasalahannya adalah sulitnya meyakinkan masyarakat miskin klaster satu agar mau ikut serta dalam kelompok-kelompok untuk mendapatkan binaan, sementara mencari nafkah sehari-hari saja bagi mereka itu cukup sulit. Nah program ini menawarkan dan membuka keperdulian masyarakat sekitar untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan yang ada di depan mata mereka sendiri. Sebagai contoh untuk menjalankan bank sampah dibutuhkan pekerja baik pengutip, pemilah sampah dan penyetoran sampah, di sini managemen bank sampah dapat memanfaatkan masyarakat miskin klaster satu sebagai pekerja yang mendapatkan upah dan lapangan pekerjaan.

Terdapat beberapa pemahaman yang berkembang di masyarakat terkait program yang dilaksanakan oleh pemerintah, sebagian ada yang merasa apatis dengan program yang diluncurkan oleh pemerintah karena biasanya tidak berkesinambungan dan terkesan memberatkan dan menjadi beban bagi masyarakat itu sendiri. Untuk mengatasi hal ini semua pihak harus dapat menyadarkan masyarakat bahwa saat ini program dan kegiatan haruslah bersumber dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan diawasi juga oleh masyarakat.

Pengembangan PHI Kabupaten Serdang Bedagai baru merupakan pilot project yaitu di 10 desa yang tersebar di 10 kecamatan dengan harapan ke depan program ini dapat ditiru dan diduplikasi oleh desa-desa yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut telah dibentuk Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu Kabupaten Serdang Bedagai yang berseretariat di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam hal posyandu yang ingin ditingkatkan menjadi Posyandu Holistik Integratif dapat mengajukan permohonan kepada Pokjanal Posyandu dengan persyaratan minimal harus berstrata purnama atau mandiri.

Ditunjang dengan hadirnya Undang-Undang Desa setiap desa dapat mendorong peningkatan status posyandu di desanya masing-masing minimal setiap desa memiliki satu Posyandu Holistik Integratif agar pemberdayaan masyarakat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa dapat lebih muda direalisasikan.

Namun demikian berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih terdapat PHI yang belum mengalami perkembangan yang cukup berarti, hal ini lebih dikarenakan pendampingan yang belum maksimal. Untuk itu ke depan harus dilakukan perubahan dengan suatu strategi yang baik untuk menghasilkan tenaga pendamping yang lebih berkompeten. 



JAJAK PENDAPAT

BAGAIMANA MENURUT ANDA TAMPILAN DAN ISI DARI WEBSITE INI ?

KALENDER KEGIATAN

Mei 2017
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031


VIDEO
STATISTIK WEBSITE

  Jumlah pengunjung hari ini : 208
  Jumlah pengunjung bulan ini: 1.116
  Jumlah hits hari ini : 740
  Total hits : 309.695
  Total pengunjung : 53.484
  Jumlah pengunjung online: 2

Browser :
Waktu :


copyright © 2006 WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI V.04, hak cipta dilindungi undang-undang
Jl. Negara No. 300, Sei Rampah, Sumatera Utara 20695, Indonesia. Telp. +62 621 41009, Fax. +62 621 441960
e-mail: [email protected]